HTI dan Siasat Jalanan Orde Baru Mencoba Adu Domba Banser dan Papua

oleh -413 views
Gambar: Banser Papua sedang memegang Bendera Merah Putih (Nu Online)

Jakarta – Siapa pun tahu kalau Banser dengan masyarakat Papua dan Papua Barat hingga hari ini tak pernah ada masaalah, hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan Banser di Papua diterima dengan baik dan sangat dihargai oleh masyarakat setempat. Terbukti banyak masyarakat Papua yang menjadi anggota Banser.

Bahkan saat ada kejadian dimana Asrama Mahasiswa di Surabaya dikepung Massa dan Aparat, Banser tak terlibat, bahkan hari ini, justru Banser yang menjaga Asrama Mahasiswa Papua di Surabanya bahkan di beberapa tempat lain.

Tiba-tiba tagar bubarkan Banser jadi trending di Twitter. Karennya tak lama dari adanya tren itu di medsos, muncullah beberapa berita yang menyudutkan Banser. Salah satunya ada tulisan berjudul 7 tuntutan masyarakat Papua kepada Pemerintah salah satunya tuntutan Pembubaran Banser.

Namun, menurut Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, tagar yang terpopuler adalah #BanserUntukNegeri. Hehehe

Sementara terkait adanya pihak yang menyuarakan pembubaran Banser, Gus Yaqut itu mempertanyakan apakah betul itu masyarakat Sorong yang minta? Atau justru pengasong khilafah yang mencoba menumpangi?

“Saya kok enggak percaya kalau itu murni tuntutan masyarakat Sorong. Selama ini Banser dan masyarakat Papua bersahabat kok. Bahkan saat ormas lain menyerbu Asrama Mahasiswa Papua, Banser yang kemudian menjaga asrama mereka,” kata Gus Yaqut saat dihubungi VIVAnews, Minggu 25 Agustus 2019.

Tuntutan ini sangat tak biasa karena enam tuntutan lainnya diarahkan kepada pemerintah, sedangkan pada poin ganjil ini, tuntutan diarahkan pada pihak ketiga. Jelas, tuntutan ini by design dan dipesan oleh pihak yang sudah sangat memaksa.

Memang, Banser sebuah pengecualian. Catatan Ian Doughlas Wilson tentang Politik Jatah Preman ormas jalanan tidak sedikit pun menyebutkan Banser berada dalam relasi umum yang biasa terjalin antara praktik kekuasaan praktis dan ormas jalanan. Anda bolak-balikan buku itu pun, nama Banser tidak muncul.

Lagi pula, keunikan Banser merupakan ancaman bagi FPI dan PP yang merupakan bagian dari sisa politik patronase Orde baru. Banser tidak didirikan oleh sekelompok jendral yang sewaktu-waktu mendirikan partai politik hanya karena sedang pensiun. Bagaimanapun, pertumbuhan Banser bisa menjadi ancaman munculnya moda baru dalam strategi kebudayaan masyarakat sipil yang lepas dari tradisi patronase sebagaimana PP dan FPI.

Jadi memang wajar di akar rumput, Banser dihadap-hadapkan dengan FPI dan PP karena kedua pihak ini memiliki watak organisasi yang berbeda. FPI dan PP didirikan di wilayah perkotaan.

Sejak isu Papua (kembali) menguat ke gelanggang politik nasional, saya sudah mencium pola tak biasa namun sangat familiar. Entah kenapa, buat saya pilihan Tommy Soeharto untuk menjadi caleg di Papua adalah suatu strategi politik yang tak biasa. Jelas, yang dikejar bukan elektabilitas, namun hendak menjaga sesuatu yang kita belum tahu batasannya.

Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua dengan jelas diikuti oleh FPI dengan korlap FKPPI. Berikut pengakuan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Surabaya, Mahdi Al Habsy yang membenarkan bahwa anggotanya mengikuti aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua, Jumat (16/8).

“Kan kita dari FPI cuma diajak sama FKPPI itu. Kan mereka yang jadi korlapnya. Kita diajak untuk berpartisipasi saja,” katanya.

Ada Banser? Tidak ada!

Hal itu memang diupayakan oleh para gerombolan digital (MCA). Gerombolan digital ini (ingat mereka gerombolan offline ataupun online) menyuguhi publik dengan propaganda bahwa Banser anti-Islam. Semua propaganda politik ini terlihat jelas dari gerakan 80 akun berbeda diYoutube yang memposting video pembakaran tersebut dengan narasi yang sama kurang dari satu jam. Masif terencana.

Awalnya begini, apabila anda pernah membaca dokumen perjanjian antara PT Freeport dan Pemerintahan Indonesia, dan Kontrak Karyanya, mata anda akan pedih. Negara berada jauh di kaki perusahaan. Saking memalukannya, petinggi Freeport perlu membocorkan informasi kepada Newyorktimes bahwa perusahaan harus membayar biaya tambahan pengamanan perusahaan kepada TNIPOLRI di tanah Papua. Bukannya malu, Ketua DPR-RI kita malah minta saham.

Intinya, kalau anda melihat bagaimana pemerintah dari masa ke masa setelah Orde Baru hendak menggugat kedudukan Freeport, maka berlaku mitos; bukannya Freeport yang goyang, tapi pemerintahannya yang akan bergetar.

Banser diserang agar NU mengendorkan posisinya dalam kekuasaan. Tradisi posisi tawar kekuasaan menggunakan ancaman disintegrasi ini merupakan tradisi kotor yang harus disudahi.
Hal ini mengubur suara-suara mereka yang benar-benar menjadi korban dan dikirim ke alam baka secara tidak terhormat.

Penulis: Marham Adul Somad